JAKARTA - Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menertibkan kawasan lokalisasi Kali Jodo, Jakarta Barat, sudah kerap kali dilakukan. Namun, itu tak pernah membuahkan hasil. Kawasan pemukiman padat di bantaran waduk itu tetap saja menjadi sarang Pekerja Seks Komersial (PSK).
Kali ini, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali berencana untuk menertibkan kawasan yang sudah beroperasi puluhan tahun tersebut.
Sayangnya, rencana Pemprov DKI ini dipandang pesimistis oleh tokoh Betawi, Ridwan Saidi. Pria yang kerap disapa Engkong Ridwan ini menuturkan, rencana penertiban adalah hal yang bagus, tetapi bila dilakukan tanpa konsep bakal berakhir sia-sia.
"Penertiban tetap bagus, tapi kan akar permasalahannya itu kemiskinan yang bila dilihat secara demografi itu bertumbuh terus," katanya saat berbincang dengan Okezone, Jumat (28/2/2014) malam.
Menurut Ridwan, tidak adanya konsep yang dibangun Pemprov DKI terlihat dari alokasi anggaran yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat. Hal itu mengakibatkan kemiskinan terus bertambah dan sulit dientaskan. Padahal, kata dia, ini akar dari permasalahan maraknya prostitusi.
Makanya, lanjut Ridwan, tak heran bila Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menolak APBD yang diajukan oleh Pemprov DKI.
"Jadi enggak ada itu yang dilakukan oleh Jokowi untuk membasmi kemiskinan," tukasnya.
(TB Ardi Januar)