JAKARTA - Sejumlah pihak mengapresiasi rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menertibkan lokalisasi Kalijodo, Jakarta Utara. Dengan catatan, Pemprov juga memberikan solusi bagi para pekerja seks komersial (PSK) di kawasan ini.
"Suka tidak suka, langkah penertiban ini harus segera diambil. Kita harus melihat kepentingan orang yang lebih luas, misalnya untuk normalisasi kali agar Jakarta terbebas banjir, ketimbang mementingkan segelintir orang untuk terus menjalankan aktivitasnya," ujar pengamat sosial Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati, kepada Okezone, Kamis (6/3/2014).
Solusi tepat diperlukan agar jangan sampai para PSK justru menyebar ke lokasi yang seharusnya steril seperti masuk ke perumahan dan sekolahan. “Artinya, harus diselesaikan dengan cara memberikan edukasi mendalam pada para PSK agar tak menjadi penyebar penyakit fisik dan sosial," kata Devie.
Devie menilai, solusi menyediakan rumah susun bagi korban penggusuran, termasuk penghuni lokalisasi Kalijodo, sudah tepat. Namun, yang kemudian menjadi persoalan adalah pekerjaan pengganti bagi PSK maupun warga penyedia fasilitas wisata malam ini.
Menurut dia, hal itu bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Pemprov. Pemerintah pusat dalam hal ini juga wajib menjadi “orang tua” bagi warga yang kehilangan mata pencaharian mereka. Misalnya, dengan mengembalikan mereka, yang bukan warga Jakarta, ke tempat asal atau dengan solusi lain.
"Peran Dinas Sosial untuk memberikan pelatihan bagi para PSK, tak semudah yang kita bayangkan, banyak pihak yang terlibat kalau sudah bicara kasus PSK," tandasnya.
(Dede Suryana)