Ricky Sutanto Klaim PPP Parpol Paling Seksi

JAKARTA - Seorang Pengusaha ternama di Indonesia, Ricky Sutanto saat ini sedang menjalin komunikasi secara intensif dengan politisi di Partai Persatuan Pembangunan.  
 
Ricky menilai, partai berlambang kabah itu membuka peluang untuk mengusung Calon Presiden (Capres) di luar kader partai. Dia pun pada Jumat 2 Mei hadir dalam pertemuan dengan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP.
 
"Pada pertemuan di Crowne Plaza Hotel, saya menangkap ada respon positif dari para ketua DPW," ujar Ricky kepada wartawan saat jumpa pers di wilayah Jakarta Selatan, Senin (5/5/2014).
 
Menurutnya, pemilu 2014 ini Partai besutan Suryadharma Alie (SDA) itu mendadak menjadi seksi dibandingkan dengan partai politik lainnya.
 
"Pemilu 2014, PPP mendadak menjadi seksi karena ada beberapa insiden, dan menunjukan Capres tanpa koalisi," lanjutnya.
 
Diapun menuturkan pertemuan dengan seluruh DPW PPP untuk membicarakan nasib bangsa dan negara serta Pemilu 2014.
 
"Kita bukan sekedar mencari presiden saja, tapi penyelamat bangsa yang bisa mengakhiri kesengsaraan bangsa," tegas bos PT Blossom Commission Network yang sempat menjajal ajang konvensi rakyat itu.
 
Ricky pun menambahkan, dirinya memang lebih sreg dengan PPP. Menurutnya, tidak ada halangan bagi dirinya untuk berkiprah secara politik di PPP meski berasal dari kalangan minoritas.
 
"Memajukan bangsa ini tak ada urusannya dengan urusan suku. Saya Tionghoa, tapi sepanjang rakyat berkehendak maka bisa saja saya ibarat Obama dari Indonesia. Dulu siapa yang menyangka Obama bisa jadi Presiden AS," lanjut Pria kelahiran Bandung, 6 Juni 1950 itu.
 
Lantas seberapa dekat Ricky dengan PPP? Dirinya mengaku sudah sejak lama kenal dengan Wakil Ketua Umum PPP, Emron Pangkapi.
 
"Sekarang komunikasi itu semakin luas. Bagi saya ini panggilan hati. Tapi kalau soal kapan saya dapat kartu anggota di PPP, saya tidak tahu," paparnya.
 
Yang jelas, lanjut Ricky, dirinya memiliki konsep untuk memajukan petani, buruh, nelayan, pedagang kaki lima maupun PNS, TNI dan Polri.
 
"Sudah saatnya upah minimum regional (UMR) dihapus, gantikan dengan gaji dasar hidup layak, dan saya punya konsepnya," pungkasnya.

(Misbahol Munir)