Pembentukan DPR Tandingan, Yusril: Ada Gejala Kisruh

MAKASSAR - Rencana pembentukan DPR tandingan oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendapat tanggapan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra. Dia meminta semua pihak dewasa dalam berpolitik.

Yusril mengaku sangat prihatin dengan kondisi ini. Menurut dia, adanya DPR tandingan merusak perkembangan demokrasi.

"Ternyata politisi kita belum mampu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Mereka lebih mengedepankan kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi. Mereka harusnya mampu mengedepankan musyawarah dalam memecahkan persoalan bangsa. Jangan hanya main kuat-kuatan dengan voting,” ucap Yusril kepada Okezone, Kamis (30/10/2014)

Menurut dia, kondisi tersebut merupakan dampak dari tidak seimbangnya pembagian kekuasaan.

“Negara ini takkan pernah bisa berjalan baik dan sempurna jika dikuasai satu golongan saja. Apakah itu di eksekutif maupun di legislatif. Kekuasaan harus berbagi secara adil dan berimbang,” terang mantan Menteri Hukum dan HAM itu.

Dia mencontohkan pengisian jabatan di eksekutif dan legislatif di awal reformasi atau Pascapemilu 1999. Di sana ada keseimbangan dan musyawarah yang dikedepankan.

Seharusnya, kata Yusril, para politisi bicara dari hati ke hati dan tidak mengedepankan arogansi.

"Inti dari semua itu adalah para politisi harus mampu menahan diri. Kedepankan kedewasaan berpolitik dan cari penyelesaian. Kompromi adalah kunci penyelesaian masalah yang kini dihadapi bangsa dan negara. Gejala mulai mengarah kepada kekisruhan," pungkasnya.