Joko Widodo

Gubernur DKI Jakarta

Awalnya, diminta secara pribadi oleh Jusuf Kalla untuk menjadi Gubernur Jakarta. Namun, ia meminta ijin terlebih dahulu kepada pimpinan partainya, Megawati Soekarnoputri, yang kala itu masih tampak ragu. Sampai akhirnya, Prabowo yang berasal dari Partai Gerindra mendesak Megawati Soekarno Putri untuk mengangkat Jokowi sebagai calon Gubernur dari PDIP.

Setelah diperintahkan oleh Megawati, Jokowi mengatakan siap maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, didampingi oleh Basuki Tjahjapurnama atau Ahok, yang berasal dari partai Gerindra. Majunya Jokowi dan Ahok awalnya dipandang remeh oleh masyarakat dan kaum pemerintahan. Masyarakat masih menganggap Fauzi Bowo sebagai calon terkuat pemenang pilgub. Akan tetapi, setelah putaran pertama, ternyata Jokowi-Ahok mengungguli pasangan Fauzi-Ramli. Setelah dilaksanakan putaran kedua, KPUD DKI Jakarta menyatakan bahwa pasangan Jokowi-Ahok lah yang memenangkan pilgub, sehingga mulai menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur sejak 15 Oktober 2012.

Program kerja yang telah ia laksanakan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta adalah pengambilalihan sumber daya air dari perusahaan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pengingkatan upah minimum provinsi. Awalnya, buruh menuntut upah sejumlah Rp 3,7 juta rupiah. Akan tetapi, setelah melaksanakan diskusi dengan berbagai macam pihak, upah yang disetujui adalah Rp 2,44 juta, melebihi usulan dari Dewan Pengupahan sebesar Rp 1,9 juta.

Kenaikan ini tetap ditanggapi buruh secara negatif, karena mereka menganggap Rp 3,7 juta adalah angka mati. Mereka mencap Jokowi-Ahok sebagai “Bapak Upah Murah”. Program kerja yang sekarang sedang dilaksanakan oleh Jokowi adalah pembangungan Angkutan Massal Cepat (MRT), yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya. Ia juga meresmikan pembangunan jalur hijau Monorel Jakarta sepanjang sebelas kilometer. Selain itu, ia juga memberhentikan metromini dan kopaja yang dalam kondisi tidak layak, serta mewajibkan para pengendara metromini untuk meremajakan kendaraannya.

Dalam hal transportasi, Jokowi juga menyurati Wakil Republik Indonesia, Boediono, untuk menyatakan ketidaksetujuannya akan kebijakan pengedaran mobil murah. Hal ini dilakukan karena beredarnya mobil murah dirasa akan menambah kemacetan di Jakarta. Pemerintahan Jokowi-Ahok menuai kritik di awal karena masalah banjir yang belum teratasi, padahal salah satu program kerja yang selalu digembor-gemborkan Jokowi adalah tuntasnya masalah banjir di Jakarta. Akan tetapi, ternyata masalah banjir ini bukan belum teratasi karena kinerja Jokowi-Ahok yang buruk, melainkan karena memang curah hujan di masa awal pemerintahan mereka sedang tinggi. Malahan, Jokowi-Ahok melaksanakan normalisasi Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, Waduk Tomang Barat, Waduk Rawa Bambon, Kali Pesanggrahan, serta pembenahan berbagai saluran air, yang ternyata mempersempit area melubernya banjir. Hal ini mendapat pujian dari berbagai pihak.

Program kerja lain yang sedang dilaksanakan adalah berlakunya Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, razia topeng monyet, memberdayakan Jakarta sebagai kota festival, pembenahan tata kota, serta penataan penjaja kaki lima.

Pilpres 2014

Pada tanggal 14 Maret 2014, Megawati secara resmi mengutus Jokowi untuk mewakili PDIP maju sebagai Calon Presiden Indonesia tahun 2014. Keputusan ini menjawab pertanyaan masyarakat akan majunya Jokowi sebagai capres.

Pada tanggal 19 Mei 2014, Jokowi mengumumkan bahwa Jusuf Kalla akan menjadi calon wakil presidennya. Pengumuman sekaligus deklarasi tersebut berlangsung di Gedung Joeang 45 di Menteng, Jakarta. Pencalonan tersebut didukung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura. Pada hari yang sama, Jokowi dan Jusuf Kalla secara resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum.

Pasangan ini ditetapkan sebagai pemenang capres dan cawapres terpilih berdasarkan hasil penghitungan cepat (quick count) serta hasil real count yang ditetapkan KPU pada 22 Juli 2014 kemarin mengungguli lawan mereka pasangan nomor urut 1 Prabowo-Hatta dalam Pemilihan Presiden 2014.

 Gaya Kepemimpinan

Jokowi dikenal akan gaya kepemimpinannya yang pragmatis dan membumi. Ia seringkali melakukan "blusukan" atau turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat. "Blusukan" juga dilakukan untuk menemui langsung warga dan mendengar keluh kesah mereka. Gaya yang unik ini dijuluki The New York Times sebagai "demokrasi jalanan".