"Kami akan menjalankan tupoksi (tugas, pokok dan fungsi-red) lainnya di bidang pemberantasan korupsi serta terus dan tetap bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan melanjutkan program yang sudah terencana dan direncanakan, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi," terangnya.
Komjen Budi diduga terlibat dalam transaksi-transaksi mencurigakan sejak menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Mabes Polri pada 2003-2006 dan jabatan lainnya di Mabes Polri.
KPK menyangkakan Komjen Budi Gunawan berdasarkan Pasal 12 huruf a atau b Pasal 5 ayat 2 Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Pasal tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk melakukan atau tidak melakukan terkait jabatannya. Bila terbukti melanggar pasal tersebut dapat dipidana penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun kurungan, ditambah denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.
(Rizka Diputra)