Myanmar Protes PBB Soal Penyebutan Rohingya

Pemerintah Myanmar melakukan praktek verifikasi kewarganegaraan yang kontroversial, dimana para etnis Rohingya diharuskan untuk mendaftarkan identitas mereka sebagai Bengali.

Pejabat PBB untuk Hak Asasi Manusia di Myanmar Yanghee Lee, mengatakan bahwa kondisi hidup mereka sangat buruk di sebuah kamp sekira 140 ribu Rohingya menetap setelah pertikaian dengan etnis Rakhine yang beragama Buddha pada 2012 silam.

Lee menyebutkan bahwa pernyataan pemerintah Myanmar mengenai penyebutan Rohingya dan Bengali itu bukanlah sesuatu yang produktif., dan meminta masyarakat lebih fokus untuk melihat kepentingan kebutuhan kemanusiaan dan pemenuhan hak asasi manusia disana.

(Muhammad Saifullah )