JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tidak gegabah dalam memilih Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru.
Direktur Program Imparsial Al Araf mengatakan, Presiden Jokowi harus mengambil hikmah saat pemilihan Kapolri yang berujung konflik. Kali ini mantan Gubernur DKI Jakarta harus mendengar pendapat dan pandangan publik dalam menentukan Kepala BIN.
"Presiden Jokowi jangan terjerumus lagi dalam kesalahan pemilihan pemimpin institusi yang merupakan bagian dari representasi publik. Yang penting bagi Presiden adalah mendengarkan suara publik agar menjadi pertimbangan dalam menentukan Kepala BIN yang baru," ujar Al Araf di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Senin (23/2/2015).
Apabila Presiden Jokowi tidak pandai memilah dalam pemilihan Kepala BIN, maka kontroversi dipastikan kembali muncul di kalangan masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan yang dipimpin.
"Hari ini Presiden harus berpikir lagi agar pergantian Kepala BIN tidak lagi menjadi kontroversi melelahkan seperti kemarin (pencalonan Kapolri). Ini harus menjadi catatan bagi Jokowi dan segenap partai pendukung. Kalau terus ribut, saya tidak tahu pemerintahan ini akan stabil atau tidak ke depannya," bebernya.