Denny Indrayana Sebut Payment Gateway Perbaikan Layanan Paspor

JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Denny Indrayana, menyebut proyek payment gateway di Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham pada Mei 2014 adalah salah satu upaya untuk memperbaiki pelayanan pembuatan paspor.

"Dengan ikhtiar saya untuk memperbaiki pelayanan pembuatan paspor, cara membayar antre di loket lima jam dengan cara yang lebih cepat pakai elektronik," ujar Denny Indrayana di Kantor Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Kompleks Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (6/3/2015).

Namun, Denny enggan menjelaskan secara rinci terkait perkara yang dihadapi. Ia berjanji akan menjelaskannya di saat yang tepat.

"Kalau penjelasan sepotong-sepotong malah enggak bagus, jadi nanti saya jelaskan secara utuh. Tapi sekarang izinkan kami konsisten dengan tadi bahwa karena Presiden mengatakan stop kriminalisasi kepada pimpinan KPK dan pendukungnya. Maka, ya menjadi harus enggak terlalu cocok juga saya menjelaskan, wong dikatakan di stop kok," ungkap Denny.

Sekadar informasi, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Denny Indrayana. Namun, ia justru memilih datang ke Istana Kepresidenan.

Kasus itu bermula adanya laporan masyarakat pada 10 Februari yang juga menjadi dasar penyelidikan. Kemudian, penyidik berhasil memperoleh temuan pada 24 Februari terkait adanya tindak pidana korupsi yang terjadi di Kemenkumham dalam pengadaan proyek layanan singkat pembuatan paspor tersebut. Anggaran negara yang dikeluarkan dalam proyek tersebut sudah mencapai sekira Rp32 miliar.