KPK Minta Data Tambahan soal Dana Siluman APBD DKI

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan adanya dana siluman dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Kasus ini mencuat setelah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), melaporkan temuannya pada lembaga antirasuah itu pada Jumat, 27 Februari lalu.

Laporan Ahok ini kemudian ditindaklanjuti Tim Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK dengan menyambangi kantor Ahok untuk meminta data tambahan.

Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, Tim Dumas KPK telah meminta data tambahan kepada Ahok untuk mengusut kasus dana anggaran siluman pada Jumat pekan lalu.

"Hari Jumat kemarin, Tim Dumas KPK telah minta data tambahan ke timnya Ahok," ungkap Johan saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Senin (9/3/2015).

Selain itu, sambung Johan, pihaknya juga telah meminta meminta keterangan lebih rinci terkait adanya penggelembungan dana (mark up) dalam anggaran DKI Jakarta pada tahun 2012 hingga 2015. "Sekaligus meminta keterangan tambahan untuk itu," sebut mantan Jubir KPK ini.

Lebih lanjut, Johan menegaskan, KPK akan terus menggali informasi baik data maupun keterangan yang menyangkut kasus dalam penggelembungan dana APBD DKI Jakarta ini. "Jadi, masih ditindaklanjuti oleh KPK," tandasnya.