Presiden Harus Segera Tuntaskan Konflik KPK-Polri

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengambil langkah dalam menyudahi konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri. Namun, hal itu dinilai belum maksimal, lantaran mulai melebarnya imbas dari konflik itu kepada lembaga lainnya.

”Kalau menurut saya tatarannya memang ada di leadership (kepemimpinan) di atas yang harus segera menentukan (penyelesaian),” ujar anggota Tim Sembilan, Imam Prasodjo di Jakarta, Jumat (13/3/2015) malam.

Imam menjelaskan, salah satu indikasi mulai melebarnya konflik KPK dan Polri dilihat dari adanya somasi terhadap Komnas HAM. Somasi dilayangkan oleh Polri terkait tudingan adanya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK.

”Ada kaitannya dengan Komnas HAM misalnya, masuk lagi ke wilayah-wilayah yang sebetulnya melebar. Ini yang kita enggak ingin upaya-upaya yang selama ini kita perjuangkan melebar kemana-mana," jelasnya.

Karenanya, sosiolog Universitas Indonesia (UI) itu, meminta agar Jokowi mampu menuntaskan masalah antardua lembaga hukum agar tidak semakin meluas. Jika terus meluas, kata Imam, maka akan terjadi hal buruk yang tidak diinginkan.

”Tapi ketika di atas itu enggak melakukan langkah-langkah yang lebih decissive, apa terus kemudian akan diam saja. Kan harus ada unsur di tengah maupun di bawah ikut menyelesaikan. Tapi itu kan juga menyangkut masalah hukum, masalah emosi, supaya jangan semakin tegang ” tandasnya.