Fitra: Prioritaskan Mobil Mewah Pejabat, Arah Jokowi Bergeser

JAKARTA - Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi mengkritik, langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam politik anggaran atas kebijakan menaikkan uang muka pembelian mobil pribadi para pejabat.

Pasalnya, belum genap setahun menjabat, mulai terungkap keberpihakan Jokowi dan Jusuf Kalla (JK) terhadap birokrat terkait penggunaan anggaran negara. Jokowi-JK kini dianggap tidak prorakyat.

"Jokowi sudah bergeser, dari sebelumnya yang memprioritaskan rakyat, tetapi kini menjadi probirokrat. Jelas ini sudah berseberangan dengan nawacita yang diusung saat kampanye (Presiden 2014)," jelas Apung di kantor Fitra, Mampang Prapatan IV, Jakarta Selatan (5/4/2015).

Apung menjelaskan, salah satu yang paling dikutuk Fitra adalah kebijakan Jokowi menaikkan uang muka pembelian mobil pribadi pejabat DPR, DPD, Hakim Agung, Komisi Yudisial (KY), Hakim Konstitusi, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Perpres No 39/2015. Padahal, saat ini rakyat sedang menderita akibat kebijakan pemerintah menaikan harga BBM dan gas elpiji.