Sebagaimana klarifikasi yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa kebijakan menaikkan DP itu tidak tepat karena tiga hal, yakni kondisi ekonomi, sisi keadilan, dan penghematan BBM. Itu artinya mantan Gubenur DKI Jakarta sebenarnya tidak menginginkan Perpres tersebut.
"Namun anehnya, kenapa Presiden menekennya? Apa Presiden tidak membaca draft Perpresnya terlebih dahulu? Dengan adanya kasus semacam ini, publik menjadi semakin curiga, jangan-jangan proses pengambilan kebijakan strategis lainnya pun modelnya sama, Presiden Jokowi asal teken saja," paparnya.
"Kalau itu yang terjadi, maka dugaan publik bahwa berbagai produk kebijakan di kabinet ini yang sering disusupi oleh kepentingan-kepentingan oknum tidak bertanggung jawab bisa jadi benar adanya," tukasnya.
(Fiddy Anggriawan )