Jokowi Diminta Cabut Permenhub soal Bongkar Muat Pelabuhan

JAKARTA - Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Peraturan Menteri Perhubungan (Permen) Nomor 53 Tahun 2015.

Ketua Induk Koperasi TKBM Pelabuhan, Soegito, mengatakan, revisi Permenhub tersebut tidak berpihak kepada keberadaan primer koperasi TKBM Pelabuhan.

"Seharusnya pemerintah melindungi bukan malah mengeluarkan Permenhub yang hanya merugikan TKBM yang sudah berkiprah selama 25 tahun di pelabuhan," jelas Soegito di Jakarta, Rabu (15/4/2015).

Sebelum memutuskan pembuatan Permen tersebut, sebaiknya dikaji dan dicermati lebih dalam apakah merugikan masyarakat atau tidak dari peraturan itu.

"Karena ini menyangkut hidup orang banyak. Bukan hanya di satu daerah tapi seluruh Indonesia. Permen itukan produk hukum dan pemerintah sebagai konseptor dalam menerbitkan kebijakan umum," ungkapnya.

Koperasi TKBM Pelabuhan meminta kepada Jokowi untuk mencabut atau membatalkan Permen yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

"Anggota TKBM sepakat bila Permen tersebut tidak dicabut, maka kami akan melakukan mogok nasional seluruh Indonesia," tegasnya.

Oleh karena itu dia berharap, Jokowi dapat mencabut Permen tersebut secepatnya. "Terus terang sebenarnya kami tidak ingin melakukan mogok nasional. Karena Permen tersebut bisa mengurangi pendapatan anggota TKBM Pelabuhan," tutupnya.