Rezim Jokowi Tidak Pro-Buruh

JAKARTA - Puluhan ribu kaum buruh menggelar aksi peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day di depan Istana Negara sejak pagi. Massa buruh berasal dari Federasi Serikat Pekerja Logam, Eletronik, dan Mesin atau FSP-LEM KSPSI. Sejumlah tokoh dari masing-masing kolompok buruh menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Umum FSP-LEM Arif Minardi mengatakan, saat ini kaum buruh masih belum sejahtera. Bila mengacu pada standar Bank Dunia bahwa seseorang disebut miskin bila berpenghasilan kurang dari USD2 per hari, maka seluruh buruh di Indonesia bisa dikatakan miskin.

"Puluhan ribu yang hadir di sini barulah FSP-LEM, padahal ada 17 Federasi di bawah KSPSI. Suatu hari kita akan turun dengan jumlah yang jauh lebih besar dengan mengajak seluruh federasi KSPSI untuk turun bersama," terangnya, di lokasi, Jumat (1/5/2015).

Sementara mantan Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat, mengatakan pemerintahan Jokowi belum membawa tanda-tanda yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Kita masih percaya Presiden, walau harga-harga semakin mahal. Kita masih percaya Presiden walau pengangguran meningkat akibat kebijakan-kebijakan aparaturnya, dan kita masih percaya Presiden walau kebijakan-kebijakan pemerintahnya mau mengerdilkan gerakan buruh," bebernya.

Jumhur menyebut beberapa contoh seperti kebijakan pemerintah yang hanya memperbolehkan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan melarang pendampingan dari federasi serikat pekerja yang menjadi induknya untuk berunding dengan pengusaha.