Tokoh masyarakat Gunggungan Lor, Mahrus Ali mengatakan, distribusi BLT sangat tidak transparan dan tidak tepat sasaran. Pasalnya, mereka yang menerima justru yang masyarakat yang bisa dikategorikan tak membutuhkan BLT.
“Kami memandang pemerintah pusat dan daerah tidak mendasarkan pola bantuan tersebut pada data-data yang akurat", ujar Mahrus.
Mahrus meminta pemerintah pusat dan daerah harus menjalin komunikasi dengan masyarakat bawah terumata di tingkat desa, RW dan RT, karena mereka tidak pernah dilibatkan penyaluran BLT yang notabennya merupakan bantuan anggaran sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. Jika merujuk pada APBN-P 2015, pemerintah mengalokasikan anggaran sekira Rp5 triliun.
Masa reses kali ini, Misbakhun diketahui melakukan kunjungan ke 11 titik yang tersebar di seluruh wilayah Kota dan Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. Adapun kegiatan reses tersebut diisi dengan berbagai kegiatan seperti pemberian santunan, sosialisasi empat pilar, dialog interaktif guna menyerap aspirasi. Di sela kegiatannya, Misbakhun juga mengagendakan konsolidasi internal dengan pengurus Partai Golkar di daerah setempat.
(Arief Setyadi )