Pimpinan DPR Protes soal Jokowi Izinkan Jurnalis Asing ke Papua

JAKARTA - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membebaskan media asing untuk melakukan kegiatan jurnalistik di Papua dikritik oleh Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan. Menurutnya, kebijakan itu bisa membuat isu sensitif di Bumi Cendrawasih dipolitisir ke dunia luar.

Hal-hal yang bisa dipolitisasi tersebut, lanjutnya, adalah soal kemiskinan, keterbelakangan hidup dan latar belakang marjinal masyarat di Papua.

"Menurut saya sebaiknya dipertimbangkan kembali karena jangan isu Papua yang sudah sangat sensitif, lantas kalau tidak ada filter, tentu akan mudah dipolitisasi," kata pria yang disapa Takur itu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2015).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu tak mau kebebasan tersebut mengganggu wacana otonomi khusus (otsus) yang sudah digagas sejak tahun 2004 silam.

"Kita mendukung penuh kemajuan Papua itu. Tinggal kita memajukan pembangunan SDM seutuhnya dan seluruhnya. Artinya pendidikan dan sekolah di Papua harus dipersiapkan terlebih dulu, pendidikan sosial ditingkatkan," beber Takur.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mencabut larangan bagi media asing untuk melakukan kegiatan jurnalistik di Papua. Hal tersebut disampaikan Jokowi usai menghadiri acara panen raya di Kampung Wapeko, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke.

“Jadi untuk wartawan asing mulai hari ini kita perbolehkan, kita bebaskan untuk masuk ke Papua, sama seperti provinsi yang lain," kata Jokowi, Minggu (10/5/2015).

Jokowi melanjutkan, sudah saatnya semua pihak berpikir positif terhadap Papua. Stigma Papua, yang selama ini ditakuti karena adanya gerakan separatis harus dihapus dengan memberikan akses yang seluas-luasnya bagi media asing ke Papua. “Jadi sudah dibuka ya aksesnya, sudah jangan ditanya lagi,” tukasnya.