Meski begitu, kata Hasanuddin, partainya tidak bisa mengeluarkan protes karena penunjukan tersebut merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai kepala negara.
"Itu enggak ada lagi (protes), itu hak prerogatif Presiden. Kita berjuang saja untuk rakyat," bebernya.
Anggota Komisi I DPR itu kemudian tak mau berkomentar banyak soal kemungkinan PDIP dikerdilkan oleh Jokowi. Hal itu, kata dia, bisa dinilai langsung oleh kader-kader partai di seluruh Indonesia.
"Apa kata kader. Ya kutip saja, apa kata kader. Kader saya saja ada 6,5 juta di Jabar. Andaikan tidak setuju kader saya, tapi itu hak prerogatif (Presiden), punya kekuasaan, ya bagaimanalah, ya sudahlah," simpulnya.
(Susi Fatimah)