Kapolri, Mendagri, dan Dewan Tak Sepakat Madura Jadi Provinsi

BANGKALAN - Meskipun wacana Madura menjadi provinsi terus digulirkan, banyak kalangan tidak sepakat dengan rencana tersebut. Sebab, membentuk provinsi bukanlah satu-satunya cara untuk menyejahterakan masyarakat Madura.

Masih banyak cara lain yang bisa dilakukan, seperti memaksimalkan potensi alam dan manusia. Selain itu, program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diperbanyak.

"Menyejahterakan masyarakat tidak harus dengan membentuk sebuah provinsi. Sebelum membentuk provinsi maka harus dilihat dahulu kelebihan dan kekurangannya," terang Kapolri Jenderal Badrodin Haiti kepada wartawan saat berada di Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Sabtu (25/7/2015).

Ia menuturkan, wacana menjadikan Madura sebagai provinsi jangan sampai sekadar cara untuk bagi-bagi jabatan. Tetapi, apa yang bisa diberdayakan di Madura untuk kesejahteraan masyarakat itulah yang perlu dimaksimalkan.

"Saya yakin Madura bisa maju kalau punya komitmen. Jangan berpikir siapa yang maju dan diuntungkan. Kalau seperti itu maka tidak akan maju (berkembang). Sebenarnya saya berharap pasca-Suramadu beroperasi, Madura bisa berubah dan ada kemajuan signifikan," ujarnya.

Tetapi, sambung Kapolri, ketika melewati suramadu ternyata perubahan tidak tampak. Sebetulnya ada potensi besar untuk bisa memajukan madura. Ini terjadi jika di Madura memiliki alternatif seperti dimualinya pembangunan pabrik sehingga menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di sini.