Malaysia Keluarkan Perintah Penangkapan Jurnalis Inggris

KUALA LUMPUR – Pemerintah Malaysia mengeluarkan perintah penangkapan terhadap jurnalis Inggris, Claire Rewcastle Brown. Jurnalis Inggris yang lahir di Malaysia itu adalah pendiri sekaligus editor Sarawak Report, sebuah laman yang giat memberitakan tuduhan korupsi dan pembalakan liar di Malaysia.

Perintah penangkapan terhadap mantan jurnalis BBC itu dikeluarkan atas tuduhan kegiatan yang berpengaruh buruk terhadap demokrasi dan penyebaran berita palsu mengenai Perdana Menteri Malaysia (PM) Najib Razak. Claire dituduh melakukan konspirasi dengan politisi dari pihak oposisi memublikasikan dokumen palsu dengan tujuan merusak citra PM Najib dan menggulingkan pemerintahan yang ia pimpin.

Sarawak Report dan Wall Street Journal (WSJ) melaporkan dugaan korupsi yang terjadi di lembaga pendanaan negara 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) yang melibatkan PM Najib Razak. Skandal ini mengakibatkan turunnya pamor PM Malaysia, pemecatan beberapa anggota kabinet, serta desakan masyarakat agar Najib mundur.

Namun, perempuan yang juga merupakan saudara ipar dari mantan PM Inggris Gordon Brown itu mengatakan, Malaysia tidak memiliki peluang untuk mengekstradisi dirinya dari Inggris. Dia juga mengecam perintah penangkapan yang menurutnya tidak rasional dan kontra produktif karena memberi dirinya sarana yang lebih besar untuk mengungkap kontroversi yang diliput oleh Sarawak Report.

“Mereka mencoba menangkap saya atas tuduhan melawan demokrasi. Ironis, karena Pemerintah Malaysia lah yang bertindak menentang demokrasi dengan membungkam media dan menutup blog saya serta beberapa surat kabar juga menangkap beberapa orang yang tidak melakukan apa-apa kecuali mengangkat isu-isu yang valid,” kata Claire sebagaimana dilansir Telegraph, Rabu, (5/8/2015).

Dalam perkembangan terbaru skandal korupsi 1MDB, penyelidik telah membebaskan PM Najib dari tuduhan dengan menyatakan uang ratusan juta dolar yang ia terima berasal dari donatur dan tidak ada hubungannya dengan 1MDB. Najib sendiri terus membantah menerima keuntungan pribadi yang tidak pantas serta menuduh adanya campur tangan asing dalam urusan dalam negeri Malaysia.