Ahok Girang Dikritik soal Jamuan Makan Rp6,6 Miliar

Ia justru senang menanggapi perdebatan anggaran jamuan makan ini dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016. Perdebatan ini, menurut Ahok, memaksa DPRD bekerja dan memastikan anggaran yang disetujuinya sesuai peruntukan.

"Saya senang kita berdebat di KUA-PPAS. Kalau dulu KUA-PPAS enggak kena debat. Kalau sekarang KUA-PPAS harus terperinci. Nah, ini yang saya senang DPRD dipaksa ribut bahas sekarang. Karena ada 70 ribuan item, saya mana bisa kontrol," jelas dia.

Ahok menuturkan, rincian anggaran tersebut masih diproses. Dengan sistem e-budgeting yang diterapkan di Pemprov DKI, kontrol terhadap aliran anggaran menjadi mudah. Sehingga jika ditemukan penyelewengan akan segera diketahui asalnya.

"Lagipula DKI sudah gampang kontrolnya. Dia harus transfer. Jadi, semua pembayaran transfer. Kalau benar ternyata SKPD mark-up, gampang saya pecat," tegas Ahok.

(Fahmi Firdaus )