Koalisi Masyarakat Sipil Tagih Komitmen Politik Jokowi

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia menagih komitmen pemerintah melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs), pascapenandatangan di New York dalam Sidang Umum PBB (25-27 September 2015) lalu.

“Presiden Joko Widodo harus memimpin langsung implementasi SDGs sebagai bentuk keseriusan pemerintah,” kata Muhamad Ilham Saenong, Direktur Program Transparansi Internasional Indonesia dalam konferensi pers pertemuan nasional Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDGs, Rabu (7/10/2015).

Ia menilai jika implementasi di bawah Bappenas, seperti yang disampaikan pemerintah selama ini, pelaksanaan SDGs tidak akan berhasil karena Bappenas merupakan lembaga teknis perencanaan pembangunan. Untuk memperkuat komitmen itu, Ilham mengatakan, presiden perlu mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) mengawal SDGs.

Selama dua hari 130 perwakilan organisasi Koalisi Masyarakat Sipil melangsungkan pertemuan di Hotel Aryaduta, Jakarta, 6-7 Oktober 2015. Salah satu agenda pertemuan ini adalah mengkaji dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang telah dibuat pemerintah apakah cukup mengadopsi SDGs.

Hamong Santono, Senior Program Officer untuk SDGs INFID mengatakan dalam konteks pembangunan nasional dan daerah, komitmen presiden menjalankan SDGs dapat menjadi titik tolak untuk mengubah paradigma pembangunan agar lebih fokus pada pemenuhan hak-hak dan martabat manusia, keberlanjutan bumi, mengharmoniskan kemajuan antara teknologi, ekonomi, sosial, dan alam, serta kemitraan antar pemangku kepentingan pembangunan di semua tingkatan. SDGs dapat digunakan sebagai kerangka kerja dan alat bantu bagi pemerintah dan CSO untuk memperkaya, mempertajam, mendorong dan mempercepat pencapaian Nawacita dan tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019. “Pada sisi capaian target dan operasional, SDGs lebih lengkap dan detail dibandingkan Nawacita,” kata Hamong Satono.