“Seperti kasus Pak Bambang Widjojanto (BW) sendiri, ketika menghadapi persoalan hukum juga memerlukan adanya mekanisme ini," ungkap Hasto.
"Saya mendengar ada salah satu tersangka yang tak layak ditersangkakan, sudah stroke dimintai keterangan juga tak bisa, tetapi tak ada mekanisme untuk itu, hukum harus didasarkan pada mekanisme kemanusiaan. Karena itulah mekanisme SP3 juga diperlukan,” sambungnya.
Hasto mengklaim, seluruh pihak harus bersinergis dalam pemberantasan korupsi termasuk partai politik. Hasto menegaskan mekanisme di dalam PDIP pun akan dilakukan pemecatan jika ada kader yang tersandung kasus korupsi.
“Semuanya tak senang jika ada korupsi, anggota kami tertangkap kami tak lakukan pembelaan hukum, kami lakukan sanksi pemecatan. Boleh dicek di pilkada kami tak ada calon tersangka yang dicalonkan. System building bahwa partai pun menaruh perhatian pada pemberantasan korupsi,” tegasnya.
(Randy Wirayudha)