DPR Berharap RAPBN 2016 Berpihak kepada Rakyat

Politisi Partai Hanura ini khawatir, hal tersebut bisa menjadi celah timbulnya pelanggaran korupsi.

Sementara, terkait kabar tarik ulur RAPBN 2016 akibat adanya perombakan ulang karena asumsi masuknya penerimaan negara dari disahkannya RUU Tax Amnesty, Dadang menilai hal itu tidak ada hubungannya.

“Karena saat pembahasan RUU masih kontroversi masalah pengampunan pajak. Karena pengampunan pajak itu juga dikaitkan dengan pengampunan nasional yang diinginkan fraksi lain. Dan ini akan memunculkan polemik. Saya kira belum sampai kalau penundaan dikaitkan dengan tax amnesty," sebutnya.

‎Sementara itu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Johnny G Plate membenarkan penyebab molornya pengesahan RAPBN 2016 dikarenakan ada sejumlah pembahasan anggaran di komisi dengan mitranya yang belum selesai. Namun, dia mensinyalir ada proses politik penyusupan program ke dalam RAPBN 2016.

Penyusupan itu, kata Johnny, adalah usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi yang berubah nama menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Betul itu adalah program dana aspirasi yang kami tolak dulu. Usaha untuk menyisipkan program ini dilakukan melalui Banggar yang menekan pemerintah supaya menerima usulan DPR tersebut,” papar Johnny.