Presiden Didesak Tangguhkan Pengajuan Anggaran Rekrutmen Anggota BIN

SOLO - Pengajuan anggaran rekrutmen anggota baru yang diajukan Badan Intelijen Negara (BIN) sebesar Rp 700 miliar diambil dari APBN mendapatkan reaksi keras dari Ketua Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara (LAPAAN) RI BRMH Kusumo Putro. Ia meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menangguhkan atau tak menyetujui anggaran rekrutmen anggota baru untuk BIN.

Ia menilai, anggaran untuk merekut 2000 anggota BIN cukup besar. Sebaiknya, pemerintah merekut penyidik-penyidik untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang jumlahnya masih sangat sedikit.

"Pemerintah harusnya lebih fokus untuk memperkuat KPK. Salah satunya merekut penyidik KPK. Karena sampai saat ini kecepatan penyidik KPK masih kurang. Di karenakan apa? karena jumlah penyidik di KPK masih sangat terbatas sehingga banyak ribuan kasus di KPK yang belum terselesaikan," papar Kusumo di Solo, Jawa Tengah, Rabu (2/3/2016).

Menurutnya, tanpa mengesampingkan pentingnya peran BIN, perekutan penyidik KPK harus segera dilakukan. Mengingat banyak kasus yang menumpuk dan belum terselesaikan. Sehingga dikhawatirkan kasus tersebut akan lenyap.

"Kenapa saya bilang lebih penting memperbanyak penyidik KPK, karena memang penyidik KPK jumlahnya masih sedikit. Untuk intelijen itu jumlahnya sudah banyak sekali. Di setiap departemen seperti TNI/Polri itu sudah ada intelijennya. TNI di daerah sudah punya Kodam, Kodim, Koramil, TNI AU, AL. Di Polri sudah punya Polda, Polres, Polsek," lanjutnya.

Meski demikian, bila BIN tetap memaksakan recuitmen intelijen harus dilakukan. Kusumo menganggap bahwa BIN tidak bisa bekerjasama dengan Intelijen yang ada saat ini.

(Rachmat Fahzry)