"Nah, gelombang pembubaran PKI bagaikan air mewarnai kondisi politik kala itu. Terjadi gontok-gontokan, saling bunuh membunuh terjadi di masyarakat," jelasnya.
Dilanjutkannya, Presiden Soekarno berusaha meredam konflik di masyarakat. Begitu juga dengan HMI ketika itu diminta melerai, namun gagal. Gelombang emosi masyarakat sudah tidak bisa terbendung, konflik sosial terjadi.
Panglima Siliwangi Jawa Barat secara sepihak menyatakan PKI telah bubar dengan sendirinya. Konflik yang terjadi di Jabar itu lebih rendah dibanding tempat lain.
Jadi, pembubaran PKI diklaim menjadi satu-satunya cara untuk meredam konflik di masyarakat. Muncul SP 11 Maret 1966, yang memberi mandat kepada Soeharto kala itu sebagai petinggi TNI untuk mengendalikan keamanan di masyarakat dan pembubaran PKI. "11 Maret muncul Surat Perintah, 12 Maret 1966 PKI dibubarkan setelah memperoleh landasan hukum," jelasnya.
Dirinya menyatakan, masyarakat menyambut baik. Konflik yang terjadi dimasyarakat bisa diredam. Tidak lagi terjadi aksi brutalisme yang ada di tengah masyarakat. "Aksi bunuh membunuh reda," imbuhnya.
(Angkasa Yudhistira)