10 WNI Disandera, DPR Desak Pemerintah Bergerak Cepat

JAKARTA – Kapal Indonesia Brahma 12 dibajak kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina. Setidaknya ada 10 WNI yang ditawan kelompok tersebut dengan permintaan tebusan Rp15 miliar. Hal ini dibenarkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, meminta pemerintah melakukan beberapa langkah cepat. Pertama, memastikan kebenaran tentang kelompok tersebut adalah dari Abu Sayyaf.

"Kedua, yang harus segera dilakukan adalah menyelamatkan 10 WNI yang disandera. Pemerintah harus gerak cepat," tutur Sukamta, di Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Poltikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) segera mengambil langkah taktis untuk diplomasi dan kerja sama dengan pemerintah Filipina. Selanjutnya, kedua pihak mencari solusi dengan pihak-pihak terkait.

"Misalnya, apakah dengan memenuhi tebusan Rp15 miliar itu satu-satunya solusi? Atau dengan solusi dan taktik lain yang lebih jitu," katanya.

Langkah konkret pemerintah Indonesia sangat diperlukan mengingat sudah jadi kewajiban negara untuk memberi perlindungan bagi warganya. Terlebih, pihak penyandera memberi batas waktu selama lima hari.

"Mudah-mudahan semua sandera bisa bebas dengan selamat," ujar Sukamta.