Taufik Dicecar soal Izin Reklamasi yang Dikeluarkan Ahok

JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik mengatakan, bahwa dirinya dicecar soal pemberian izin pelaksanaan reklamasi untuk perusahaan pengembang yang telah dikeluarkan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurut dia, pihaknya selaku dewan tak pernah setuju soal izin reklamasi itu masuk dalam Raperda tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

"Yang jelas tadi sudah selesai soal izin (ditanyakan). Kan kami tetap tak masukan izin karena ini Perda Tata Ruang bukan reklamasi, itu saja," kata Taufik usai diperiksa di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/5/2016).

Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI itu mengungkapkan, bahwa sampai terakhir pembahasan Raperda hingga akhirnya ditunda, hal yang masih dalam perdebatan yakni soal izin reklamasi tersebut.

"Kan ada pasal yang belum sepakat.‬ Ya terutama soal izin aja. Yang lain kan, mulai dari draft kan sudah semua," tukas politikus Gerindra ini.

Salah satu faktor molornya pembahasan Raperda Tata Ruang Pantura Jakarta adalah lantaran besaran kontribusi tambahan yang akan dibebankan Pemerintah Provinsi DKI kepada perusahaan pengembang.

Dalam draf Raperda tersebut, Ahok meminta persentase 15 persen untuk tambahan kontribusi dalam pembuatan 17 pulau buatan di pesisir utara Jakarta. Sedangkan DPRD meminta 5 persen, yang dikonversi dari besaran kontribusi.

Ada perbedaan antara kontribusi dengan tambahan kontribusi. Secara garis besar, kontribusi nantinya akan berbentuk lahan yang milik Pemprov yang terdapat di 17 pulau hasil reklamasi.

Sementara tambahan kontribusi, nantinya akan berbentuk uang yang akan digunakan untuk revitalisasi kawasan Pantura Jakarta ataupun wilayah Jakarta lainnya, yang tergantung kebijakan Pemprov DKI.

Ahok sendiri sudah mengeluarkan beberapa izin pelaksanaan reklamasi kepada sejumlah perusahaan pengembangan yang diantaranya sudah dikantongi PT Kapuk Naga Indah anak usaha Agung Sedayu Group dan PT Muara Wisesa Samudera anak usah PT Agung Podomoro Land.

(Fahmi Firdaus )