MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Saldi Isra mendesak pemerintah dan DPR agar segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada serentak 2019.
Ia menjelaskan, pemerintah dan DPR hanya memiliki waktu selama tiga tahun untuk merampungkan regulasi aturan sistem pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia tersebut.
"Sesuai putusan MK Pemilu serentak digelar 2019. Kita hanya punya waktu tiga tahun dari Pemilu yang akan datang," kata Saldi di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (18/5/2016).
(Baca Juga: DPR Minta Revisi RUU Pilkada Tak Bersifat Politis)
Saldi mengaku, khawatir lantaran eksekutif maupun legislatif belum memberikan sinyal untuk merampungkan pembahasan RUU Pilkada. Padahal, RUU tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun ini.
"Pemilu serentak 2019 akan banyak keluarkan energi. Seharusnya, setahun sebelum itu kita sudah tidak bicara lagi soal Undang-Undang," terang Saldi.
Pakar hukum tata negara ini menegaskan, produk UU tentang Pemilu selalu diselesaikan pada saat injury time. Sehingga, dirinya mendesak Presiden, Joko Widodo (Jokowi), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Menkum HAM Yassona Laoly memberikan perhatian lebih pada permasalahan ini.
"Kalau tidak dimulai tahun ini dan baru dimulai tahun depan mungkin bisa saja UU itu diselesaikan dalam waktu setahun sebelum Pemilu serentak dilaksanakan," tuturnya.
"Tapi karena itu, kita tidak punya waktu untuk evaluasi kelemahan-kelemahan dari UU dihasilkan itu. Problemnya tidak ada waktu yang cukup untuk memperkirakan," lanjut Saldi.
Dia menambahkan, Presiden Jokowi seharusnya dapat memberikan instruksi kepada para menterinya untuk mempersiapkan RUU Pemilu serentak 2019.
"Mungkin kita harus bersiap untuk menjelaskan ke kantor Staf Presiden apa implikasi RUU Pemilu serentak 2019 jika telat diselesaikan. Karena apa, ini butuh waktu yang tidak sedikit untuk membahasnya," pungkas dia.
(Fiddy Anggriawan )