Kuasa Hukum: Kejagung Tak Transparan soal Eksekusi Mati

JAKARTA - Ricky Gunawan, kuasa hukum terpidana mati penyalahgunaan narkoba asal Nigeria, Humprey Ejike menilai proses eksekusi mati tahap III belum memperhatikan hak-hak dari calon terpidana mati.

Ejike sendiri masuk ke daftar yang akan dieksekusi di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Eksekusi dikabarkan digelar malam ini atau Jumat dini hari. Menurut Ricky, kliennya sudah masuk isolasi sejak Senin, 25 Juli 2016.

"Kalau perkembangan kasus kita sudah masukin grasi Senin pagi, klien saya baru masuk isolasi Senin malam. Kita sudah daftar grasi paginya," kata dia ketika dikonfirmasi, Kamis (28/7/2016).

Ricky juga tergabung sebagai tim pengacara dari terpidana mati Merry Utami. Menurutnya, Merry juga sudah mengajukan grasi ke Pengadilan Negeri Tangerang, Banten pada Selasa, 26 Juli 2016.

"Kita daftar buat Merry Utami sampai sekarang belum ada kejelasannya. Kita sudah kirim surat pengantar ke Kejagung, Kemenkumham, Kemenlu, Presiden, bahwa kita sudah daftarkan grasi jadi tolong hormati prosesnya. Nah, dari Senin pagi itu sampai sekarang prosesnya tidak transparan, semua berjalan senyap. Tak ada kejelasan," jelasnya.

Bahkan, Ricky mengungkapkan, pemberitahuan eksekusi mati yang dikabarkan akan digelar malam ini juga tak ada pengumuman resmi dari pihak kejaksaan. Hal ini, menurutnya sangat disayangkan.

"‪Soal eksekusi malam ini juga tidak ada pengumuman resmi, yang ada hanya diberitahukan kepada keluarga 'nanti siap-siap ya' dan ke saya juga 'standby kan ya sampe malem?' Jadi bahasanya enggak eksplisit soal adanya eksekusi," ujar dia.

Terkait pesan terakhir Ejike jelang eksekusi mati, menurut Rikcy terpidana yang kedapatan memperjualbelikan 1,7 kilogram heroin itu, berharap Presiden Joko Widodo bisa tersentuh.

"Kalau ke Jokowi dia bilang semoga Tuhan menyentuh hatinya dia. Disampaikan tadi sore. Karena dia kan pendeta di dalam lapas, jadi dia menekankan itu. Dia bilang ke saya tetap kuat, jangan kecewa dan sedih. Ini bukan salah siapa-siapa, murni pemerintahan ini diskriminatif dan paling banyak warga negara Nigeria yangg dieksekusi," tukasnya. (fas)

(Muhammad Saifullah )