Darurat Perompak, Nelayan Bakal Demo Kantor KKP

CIREBON - Tidak ada bentuk perlindungan dari pemerintah saat melaut, membuat para nelayan yang tergabung dalam Serikat Nelayan Indonesia (SNI) bakal melakukan aksi ke Kementerian Kelautan, dan Perikanan (KKP) RI. Mereka akan melakukan aksi karena di laut kerap dirompak.

Menurut Ketua SNI Kabupaten Cirebon, Ribut Bakhtiar (44), terhitung sejak 2013 lalu ribuan nelayan yang berasal dari Cirebon, Tegal, dan Karawang ketika melaut di perairan Palembang, Sumatera selalu dihadang para perompak maupun para pelele atau pembeli hasil tangkapan di tengah laut secara paksa dan menghargainya dengan tak wajar.

Harga normal satu kuintal ikan kisaran Rp3,5 juta, namun para perompak hanya membayarnya Rp200 ribu. Bahkan lebih ganas lagi, ketika dirompak, seluruh isi yang ada di perahu semuanya dijarah. Baik hasil tangkapan, es batu, solar, perbekalan untuk makan selama melaut, hingga baju pun mereka bawa.

Para perompak dan pelele, kata Ribut, orang-orang yang berasal dari daerah Palembang sendiri. Seperti nelayan yang berasal dari Sungai Siputih, Penet, Pelabuhan Meringgei, Tulang Bawang, Sibur, Sumur, Ketapang, Menjangan, Teladus, Masuji, Sadai, serta Sungai Burung.

Tak tanggung-tanggung, senjata yang dibawa para perompak maupun pelele yakni senapan laras panjang, golok, celurit dan pedang. Dalam satu perahu perompak terdiri dari lima sampai enam orang, sementara pelele dalam satu perahu berisi dua sampai tiga orang. Perahu yang digunakan kecepatannnya enam kali lipat dari perahu yang dimiliki para nelayan yang menjadi korban perompakan.

“Jika melawan ya langsung diperlakukan kasar, bahkan ada yang mati, karena pernah ada yang berusaha melawan. Di tiga bulan terakhir inilah perompakan sangat merajalela, dalam dua minggu saja ada sebanyak 65 perahu yang dirompak, jika dihitung selama tiga bulan terakhir lebih dari 500 perahu yang menjadi korban perompakan,” ujar Ribut saat ditemui di rumahnya, Blok Madrasah Dusun 4, Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, seperti dikutip dari Kabar Cirebon, Senin (22/8/2016).

Dengan kondisi yang menurutnya sudah darurat seperti itu, maka ia bersama ratusan nelayan asal desanya sudah lebih dari sebulan ini tak melaut. Sebab, jika dipaksakan maka akan merugikan harta maupun nyawa mereka. Akibatnya, utang setiap pemilik perahu minimal Rp100 juta belum terbayarkan kepada para tengkulak yang biasa menyuplai mereka melaut.

“Kami seringkali melaporkan kejadian perompakan ini ke pihak Polda Pelembang, namun tidak ada tindakan sama sekali. Bahkan tak ada satu aparat pun yang patroli. Akhir-akhir ini saja, kata teman-teman di sana ada patroli, itu pun karena aparat mendengar kami akan melakukan demo ke KKP,” kata Ribut yang sudah lebih dari 50 kali dirompak tersebut.