Tak Mudah Pulangkan WNI Mahasiswa di Turki

AKARTA – Sudah tiga bulan lebih Handika Lintang Saputra, warga negara Indonesia (WNI) yang berkuliah di Turki ditahan dan dijebloskan ke penjara tahanan politik pemerintah setempat. Selain Handika, ada tiga lagi mahasiswa tanah air yang dibui aparat Turki. Mereka adalah Dwi Puspita Ari Wijayanti, Yumelda Ulan Afrilian dan Syaiful Iman.

Dua mahasiswi yang ditangkap setelah Handika sudah bebas sejak Kamis 25 Agustus. Keduanya kini berada di bawah perlindungan Wisma KBRI di Ankara bersama sekira 36 WNI mahasiswa penerima beasiswa Pasiad lainnya di Turki. Syaiful Iman juga baru saja dibebaskan hari ini.

Namun demikian, masalah tidak lantas bisa dianggap kelar. Kinerja pemerintah membebaskan Dwi dan Yumelda mendapat apresiasi dari kedua orangtua yang bersangkutan. Akan tetapi, upaya pemerintah melindungi warga negaranya di luar negeri dinilai belum maksimal.

Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Turki, Azwir Nazar menegaskan, pemerintah harusnya bertindak cepat sejak awal pelaporan. Apalagi bukan baru satu atau dua mahasiswa kita yang ditangkap atas dasar tuduhan yang sama. Bahkan untuk kasus Handika, pemuda asal Wonosobo, Jawa Tengah itu dipenjarakan sebelum kudeta militer.

"Makanya dari awal saya minta pemerintah tarik dulu anak-anak (WNI mahasiswa) kita di sana. KBRI kan mengklaim semua mahasiswa berada di bawah naungannya. Kalau sekarang begini, saya tanya, negara ini di mana fungsinya?" tukas pria kelahiran Aceh 1983 tersebut ketika berbincang dengan Okezone di Wisma Forba Aceh, Jakarta, belum lama ini.

Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi pada Selasa 30 Agustus menyebut ada dua solusi yang bisa ditawarkan pemerintah kepada para mahasiswa Indonesia di Turki. Pertama, kembali ke Indonesia dan melanjutkan pendidikannya di sini. Kedua, tetap di Turki dengan segala kendalanya yang tentu tidak sedikit.

Mantan Dubes Indonesia di Belanda tersebut memastikan pemerintah akan mendukung dan berupaya membantu agar mereka tidak putus sekolah, apa pun keputusan yang diambil para WNI mahasiswa di Turki tersebut. Mengenai pendidikan mereka di sini, Menlu Retno telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) serta Pemerintah Daerah.

Meski begitu, solusi pemerintah dipandang Azwir bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Kedua solusi itu bahkan dapat dengan mudah dimentahkan olehnya.

“Enggak segampang itu pindah. Pengalaman kami, sampai sekarang tidak ada seorang pun yang pulang belajar dari Turki berhasil ditransfer ke perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Tidak ada universitas yang bisa menampung," ungkapnya.

Banyak hal yang patut dipertimbangkan, seperti mencari jurusan yang sesuai, penyesuaian sistem kredit per semester (SKS), penyetaraan mata kuliah hingga waktu kelulusannya. Kalau persoalan jurusan, kata Azwir, rata-rata cocok. Syarat yang satu itu mudah dipenuhi, tetapi akan sulit ketika bicara taraf pendidikan perguruan tinggi di Turki dan kurikulum yang dipakai universitas di Tanah Air.

"Masalah lainnya, kalau di Indonesia, setiap sekolah, universitas kan ada akreditasinya. Kalau di Turki, pelabelan seperti itu tidak dikenal. Sehingga kesannya, belum selevel," timpal Zainal Mutaqin (26), penerima beasiswa S-1 ke Turki yang melanjutkan pendidikan pascasarjananya di Universitas Indonesia.

Kalaupun pada akhirnya mahasiswa Indonesia di Turki kembali ke Tanah Air karena tidak mampu membiayai pendidikan mereka sampai akhir, Azwir memprediksi yang terjadi pada mereka selanjutnya adalah mengulang kuliah dari semester awal lagi di Indonesia. Kondisi ini jelas buang-buang waktu.

Jika memakai solusi kedua, seperti yang diungkap Menlu Retno. Mungkin saja terjadi, tetapi kendalanya banyak, salah satunya harus dicarikan biaya dan tempat tinggal baru. Pernyataan ini senada dengan yang dipikirkan Azwir dan dia berharap ada uluran dana pemerintah untuk mensponsori ratusan WNI mahasiswa yang kini nasibnya terkatung-katung di Turki.

Di sisi lain, KBRI Ankara dan KJRI Istanbul sejak berita penahanan Handika merebak di media massa juga telah mengimbau para mahasiswa penerima beasiswa Pasiad di Turki untuk keluar dari rumah tinggal dan asrama yang dikelola pendukung Fethullah Gulen. Dubes Indonesia di Turki, Wardhana mengungkap, upaya KBRI Ankara untuk mendorong mereka keluar tidak selalu mendapat tanggapan yang positif.

"Ada yang karena pertimbangan keuangan (sewa rumah yang cukup mahal), ada yang karena meremehkan masalah. Namun ada juga yang (menolak pindah) karena merasa memperoleh amanah dari yayasan (pemberi beasiswa) untuk mengelola rumah tersebut. Di sisi lain mereka melakukannya sebagai bentuk balas budi," papar Wardhana dalam sebuah rilis yang diterima Okezone pada Rabu 31 Agustus.

Pada dasarnya, itikad baik dari pemerintah di sini juga bisa dilihat oleh masyarakat. Ketika Dwi dan Yumelda dibebaskan, Bumi Pertiwi pun bersuka cita. Orangtua kedua mahasiswi beda provinsi itu juga mengapresiasi kinerja pemerintah.

Apalagi sekarang, KBRI juga memfasilitasi puluhan WNI mahasiswa di Turki untuk tinggal di Wisma Indonesia di Ankara. Itu baru sebagian, sedangkan jumlah penerima beasiswa pasiad ada 248 orang yang tersebar di 26 kota di Turki.

"Pertanyaannya, kalau mereka sekarang disuruh keluar, mereka mau ke mana? Mereka itu kebanyakan mahasiswa S-1, yang selepas lulus SMA dibawa dari kota-kota asalnya ke Turki oleh yayasan Pasiad. Mereka datang dari keluarga miskin, tidak kenal siapa-siapa, tidak ada sanak saudara di sana. Ada yang baru pertama kali ke luar negeri. Ketika ada masalah seperti ini, disuruh keluar, mau ke mana mereka?" tukas Azwir.

Mahasiswa Program Doktoral Hacettepe Universitesi itu juga menyayangkan, pemindahan ke KBRI baru dilakukan setelah tiga orang ditangkap. Kini tahun ajaran baru perkuliahan tinggal menghitung hari. Pada 24 September, setiap universitas di Turki serentak membuka kegiatan belajar mengajar kembali.

Namun ratusan WNI mahasiswa di Turki masih terancam tidak bisa mengikuti perkuliahannya. Mereka yang tinggal di Wisma KBRI Ankara kehidupan sehari-harinya terbilang cukup. Sementara mereka yang masih berada di rumah-rumah yang dikelola FETO, terancam diciduk aparat sewaktu-waktu.

Bagi mereka yang tinggal di fasilitas KBRI pun belum tentu bisa melanjutkan perkuliahannya dengan baik. "Kalau kuliahnya di Ankara bisa saja tidak terkendala jarak. Tapi bagaimana dengan yang kampusnya di luar Ankara dan Istanbul? Contoh, kalau mau ke Terabzon dari Ankara saja, naik bus bisa makan waktu 14 jam. Mau tetap tinggal di KBRI Ankara, gila enggak?" pungkasnya.

(Rifa Nadia Nurfuadah)