Indonesia Tegaskan Komitmennya Dalam Misi Perdamaian PBB

NEW YORK – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya terhadap misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang selama ini telah dijalankan. Selama ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak mengirimkan pasukan perdamaiannya ke wilayah-wilayah konflik.

"Indonesia memiliki komitmen penuh terhadap misi pemeliharaan perdamaian PBB", tegas Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Retno L.P. Marsudi, saat menjadi co-host pada pertemuan tingkat Menteri terkait operasi perdamaian PBB, yang diadakan di sela-sela pekan pertama Sidang Majelis Umum PBB ke-71, di New York, Amerika Serikat.

Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI menjelaskan pentingnya operasi perdamaian PBB tidak hanya sebagai penjaga perdamaian dan keamanan, namun juga untuk menciptakan kondisi kondusif bagi pembangunan. Menurut Retno, dengan terciptanya perdamaian, keamanan dan stabilitas di suatu negara, maka pembangunan akan dapat terlaksana.

Lebih lanjut, Menlu RI menyampaikan tiga hal yang perlu diperhatikan dalam mendukung tugas dan peran misi perdamaian PBB: Pertama, pentingnya kapasitas yang memadai dari pasukan perdamaian, polisi dan staf sipil yang terlibat dalam misi perdamaian PBB. Untuk itu Dewan Keamanan (DK) PBB dan negara pengirim perlu memberikan mandat yang jelas dan realistis, sesuai dengan kondisi di lapangan kepada pasukan perdamaiannya.

Kedua, Menlu Retno menekankan pentingnya peran perempuan dalam pelaksanaan misi perdamaian PBB dengan peningkatan pemberdayaan dan kesempatan yang sama dalam pelaksanaan misi perdamaian. Dan yang ketiga, diperlukan perubahan sifat misi perdamaian dari lebih bersifat reaksi menjadi preventif.

Indonesia sebagai negara pengirim pasukan perdamaian nomor 10 terbesar di dunia terus berupaya mewujudkan komitmennya untuk memberikan pasukan yang berkualitas dan profesional. Saat ini pemerintah telah mengirimkan total 2.867 personel di 10 misi perdamaian PBB dan telah berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi jumlah pasukan perdamaian Indonesia sesuai dengan Roadmap for Vision 4000 Peacekeepers by 2019.

Pertemuan Tingkat Menteri mengenai Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB ini diadakan setiap tahun sejak tahun 2013, juga mendiskusikan mengenai berbagai kajian PBB terkait perdamaian dan keamanan, serta sejumlah rekomendasi bagi Sekjen PBB mendatang untuk meningkatkan kapasitas misi-misi perdamaian.

Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah Menlu negara penyumbang pasukan lainnya dan Sekretariat PBB terkait. Kali ini, Menlu Retno bertindak sebagai co-host bersama dengan Menlu Finlandia, Rwanda dan Uruguay.

(Rahman Asmardika)