Hillary Clinton

Hillary mulai diserang kontroversi ketika Kementerian Luar Negeri (Kemlu) AS mendadak menjadi sorotan pasca-serangan di Benghazi, Libya, pada 11 September 2012 yang menyebabkan Duta Besar AS di sana, Christopher Stevens, dan tiga staf lainnya tewas.

Beberapa pihak menyebut tewasnya para diplomat itu disebabkan kegagalan sistematis serta kurangnya kepemimpinan dan manajemen di Kementerian Luar Negeri AS. Hillary mengundurkan diri dari jabatannya pada 1 Februari 2013.

Langkahnya untuk menjadi Presiden AS tidak pernah pudar. Pada 2015, ia kembali mengumumkan pencalonan dirinya sebagai capres AS dari Partai Demokrat. Namun di tengah-tengah pencalonan itu, Hillary kembali dihantam oleh skandal.

Pada Maret 2015, Inspektur Jenderal Kemlu AS menyatakan bahwa Hillary kerap menggunakan akun surat elektronik (surel) pribadinya untuk mengirim pesan ketika masih menjabat sebagai Menlu AS. Tentu saja hal ini sangat berlawanan dengan peraturan yang berlaku di AS, sebab para pejabat di Negeri Paman Sam diharuskan menggunakan akun surel yang disediakan oleh negara demi alasan keamanan.

Hal ini kerap dijadikan senjata oleh lawan politiknya yang memandang Hillary orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak bisa mengemban jabatan sebagai presiden. Selama berkampanye untuk menjadi calon tunggal dari Partai Demokrat, Hillary masih berada dalam pengawasan FBI yang sedang menyelidiki skandal surelnya