Ini 5 Masalah Krusial Pemerintah Daerah Menurut Mendagri

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah daerah masih memiliki sejumlah permasalahan krusial yang harus menjadi perhatian serius dari pemimpin daerah dan inspektoratnya.

Tjahjo menambahkan, setidaknya ada lima masalah krusial pemerintah daerah selama 2016, yang pertama, rendahnya integritas penyelenggara pemerintahan daerah.

"Kedua, penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dalam perizinan. Ketiga, konsistensi dokumen perencanaan dan pengangguran tahunan daerah. Keempat, kualitas pengelolaan keuangan daerah belum memadai," kata Tjahjo dalam Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Tahun 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (26/9/2016).

Selain itu, Tjahjo juga menyoroti kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang belum optimal. Ia menyayangkan gugatan yang disampaikan sejumlah kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kebijakan pemerintah pusat. Hal ini menjadi masalah krusial pemerintah daerah kelima yang disebut Tjahjo.

"Setiap keputusan politik di pusat, ada saja kepala daerah yang menggugat ke MK. Apapun, undang-undang itu produk pemerintah dan DPR, hukumnya wajib kita melaksanakan," ujar dia.