Mantan Presiden Mesir Tambah Kontroversi Hibah Pulau untuk Saudi

KAIRO – Mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak memunculkan kembali kontroversi kepemilikan dua pulau di Laut Merah yang disengketakan Mesir dan Arab Saudi. Dalam interogasi di Rumah sakit Maadi di Kairo, presiden yang terlengserkan itu mengatakan, Pulau Tiran dan Sanafir yang diperebutkan kedua negara terletak di wilayah Arab Saudi.

Perdebatan mengenai status kedua pulau itu kembali mengemuka setelah pada April 2016 Pemerintah Mesir ‘menghibahkan’ pulau-pulau tersebut kepada Arab Saudi. Pengaturan ulang batas wilayah yang menempatkan kedua pulau itu di wilayah perairan Saudi dilakukan Pemerintah Mesir di tengah kunjungan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz ke Kairo.

Keputusan ini menimbulkan kemarahan rakyat Mesir yang menuduh pemerintah telah menjual Mesir kepada Arab Saudi demi bantuan finansial. Unjuk rasa yang dilakukan rakyat Mesir memprotes keputusan tersebut berujung rusuh menyebabkan puluhan demonstran ditangkap.

Pada Juni 2016, Pengadilan Tata Usaha Mesir memutuskan bahwa perjanjian batas demarkasi baru yang disetujui Saudi dan Mesir pada April tidak berlaku dan kedua pulau itu tetap berada dalam wilayah Mesir. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Mesir menetapkan 16 Januari 2017 sebagai batas terakhir bagi pemerintah untuk melakukan banding atas putusan tersebut.

Namun, anggota Perlemen Mesir, Mustafa Bakri membela keputusan tersebut. Dalam pernyataan yang dilansir Middle East Monitor, Senin (16/1/2017), Bakri mengatakan, perjanjian tersebut butuh waktu untuk diperiksa oleh parlemen sebelum disahkan.

“Perjanjian demarkasi batas wilayah Saudi dengan Mesir membutuhkan waktu lama untuk didiskusikan di parlemen. Anggota parlemen harus cermat menguji berbagai dokumen sebelum mereka memberikan suara terakhir mengenai apakah dua pulau di Laut Merah, Tiran dan Sanafir adalah milik Saudi,” ujarnya.

(Rahman Asmardika)