Berita Tak Berimbang, Ketua PBNU Adukan Dua Media ke Dewan Pers

Selain itu, tindakan Harian Bangsa dan bangsaonline.com jelas-jelas menyalahi prinsip-prinsip jurnalistik.

“Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik menegaskan bahwa Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional,” paparnya.

Opini yang menghakimi, lanjut Robikin adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pemberitaan Harian Bangsa dan bangsaonline.com KH Said Aqil Siroj, dilakukan tanpa pengujian, tidak ada proses check and recheck tentang kebenaran informasi. Harian Bangsa dan bangsaonline.com tidak menelusuri berita sampai ke sumber primer, yaitu penjual dan pembeli tanah.

“Klarifikasi yang dilakukan oleh Subaryo, penjual dan pembeli tanah menunjukan bahwa berita-berita tersebut tidak diuji terlebih dahulu sebelum dimuat menjadi berita. Seiring dengan itu, hal ini juga menunjukan bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh Harian Bangsa dan bangsaonline.com tidak berimbang, tidak cover both side atau pemberitaan hanya dilakukan berdasarkan informasi sepihak yang kemudian dibungkus dalam opini interpretatif yang cenderung menghakimi dan melanggar prinsip praduga tak bersalah,” terangnya.

Dengan adanya klarifikasi oleh Subaryo dan pembeli tanah (H. Denny Syaifullah) yang pada pokoknya membantah kebenaran pemberitaan Harian Bangsa dan bangsaonline.com, serta pernyataan HM. Lutfi Abdul Hadi maupun Dr. H. Imam Muslimin, maka pemberitaan Harian Bangsa dan bangsaonline.com dapat dikualifikasi sebagai berita bohong dan fitnah. Hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik dimana Wartawan Indonesia dilarang membuat berita bohong dan fitnah;

“Sungguhnya bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik yang menegaskan bahwa Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Bahwa Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain,” jelas Robikin.

Pemberitaan oleh Harian Bangsa dan bangsaonline.com  terhadap KH Said Aqil Siroj dilakukan secara tidak akurat, tidak obyektif, tidak berimbang dan merugikan.  “Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Dewan Pers untuk memeriksa aduan/laporan ini dan menyatakan Harian Bangsa dan bangsaonline.com telah melanggar kode etik jurnalistik,” tandas Robikin. (sym)

(Ulung Tranggana)