Ingat! Pemberi dan Penerima Politik Uang Dapat Disanksi

JAKARTA – Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz menegaskan, maraknya temuan dugaan praktek money politics dapat mengurangi kualitas ketenangan masa tenang Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta putaran kedua.

“Masa tenang Pilkada Jakarta diwarnai dengan politik transaksional. Informasi dan temuan pembagian barang baik dibagikan gratis maupun berbayar terjadi di berbagai tempat. Jelas hal ini mengurangi kualitas ketenangan masa tenang,” katanya melalui keterangan tertulis, Selasa (18/4/2017).

Menurutnya, masyarakat yang seharusnya dapat menentukan pilihan secara mandiri dapat terganggu akan adanya praktik kecurangan tersebut.

“Masyarakat pemilih yang semestinya dapat dengan mandiri mendalami gagasan-gagasan pasangan calon dan menentukan pilihan terganggu dengan kejadian-kejadian tersebut,” katanya.

Ia menegaskan, pihak yang terlibat dalam politik uang dapat dijatuhi hukuman, baik si pemberi maupun penerima. Berdasarkan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada Pasal 187 A disebutkan ancaman untuk pihak yang terlibat politik uang antara 36 bulan dan 72 bulan penjara.