Ini Kata Perwakilan Indonesia di ASEAN soal Kehadiran Menlu Korut di ARF

JAKARTA – Direktur Politik dan Keamanan ASEAN, Chandra Widya Yudha membenarkan kabar kedatangan Menteri Luar Negeri Korea Utara, Ri Yong-ho, dalam ajang lanjutan ASEAN Ministerial Meeting (AMM), yakni ASEAN Regional Forum (ARF) di Manila, Filipina pada 7 Agustus mendatang.

Menurut dia, kehadiran Ri justru bagus karena bisa memperjelas masalah denuklirisasi yang selama ini mandek. Ia percaya kedatangan Menlu Korut juga amat bermanfaat bagi semua negara yang hadir dalam ARF nanti.

“Dulu kita waktu 2011 juga memanfaatkan pertemuan ARF untuk mempertemukan pihak-pihak yang punya kepentingan. Prinsipnya, the more you talk the better. Karena persoalannya akan semakin berat kalau berhenti berdialog,” ujarnya kepada awak media di Kementerian Luar Negeri RI, Pejambon, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2017).

Oleh karena itu, Chandra menilai kedatangan Ri ke ARF sudah tepat. Sebab forum ini memang sifatnya selalu mendorong negara yang hadir untuk melanjutkan percakapan mengenai isu-isu krusial yang selama ini menjadi kepentingan bersama.

“Denuklirisasi juga kan selama ini sudah menjadi pengetahuan bersama. Jadi lihat ini sebagai suatu kesempatan bagi kita semua untuk menyampaikan dan mendengarkan pandangan-pandangan,” sambungnya.

Chandra menerangkan, memberi dan menerima sudah menjadi hukum mutlak dalam dunia diplomasi. Tentunya, prinsip itu dijalankan dengan merujuk pada aturan-aturan internasional.

Di mata Indonesia, Korea Utara adalah salah satu negara sahabat di kawasan Asia Pasifik. Chandra memastikan, tidak ada pembedaan khusus.

“Bagaimana pun partisipan di ARF nanti juga anggota Treaty of Amity and Cooperation (TAC). Esensi TAC adalah mendorong kerjasama di semua bidang,” paparnya.

Selain itu, negara anggota TAC berjanji akan selalu mengedepankan penyelesaian sengketa-sengketa dengan cara damai, serta menghindari penyelesaian masalah dengan jalan kontak senjata.

“Mari lah kita bertindak atas dasar dan nilai-nilai yang terkandung dalam TAC. Saya rasa kita enggak kekurangan kesepakatan dan perjanjian yang bisa jadi rujukan soal ini,” tuntasnya.

(Silviana Dharma)