Warga Kota Bandung Diminta untuk Pelit! Kok Bisa?

Oris Riswan, Jurnalis
Rabu 06 September 2017 14:17 WIB
Foto: Oris Riswan/Okezone
Share :

BANDUNG - Warga Kota Bandung diminta untuk pelit alias tidak memberikan uang bagi pengamen, pengemis, serta anak jalanan. Sebab, dengan memberikan uang bagi mereka, itu sama saja menyuburkan adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Untuk menumbuhkan kesadaran warga, Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Bandung melakukan sosialisasi. Mereka melakukan penempelan stiker berisi imbauan agar tidak memberi uang bagi pengamen, pengemis, dan anak jalanan.

Stiker tersebut dipasang di angkot-angkot dan di dalam bus yang kebetulan sedang mangkal di Terminal Leuwipanjang, Rabu (6/9/2017) siang. Ada empat macam striker dengan gambar yang berbeda. Tapi, intinya isi dari semua stiker itu berisi imbauan yang sama.

Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tono Rusdiantono mengatakan langkah itu dilakukan dengan tujuan besarnya secara perlahan mewujudkan Kota Bandung bebas PMKS. Tapi untuk mewujudkan misi itu, perlu dukungan dari warga secara langsung.

Cara yang dinilai efektif adalah warga diminta untuk tidak memberikan uang kepada mereka. Sebab, jika terus diberi uang, maka keberadaan PMKS akan semakin banyak.

"Kalau mereka terus-terusan diberi oleh masyarakat, keberadaan mereka di Bandung ini akan tambah menjamur," ujar Tono.

Selain itu, pihaknya mengatakan terus melakukan penindakan terhadap PMKS. Setiap hari petugasnya terus berkeliling ke berbagai titik di Kota Bandung untuk menjaring pengamen dan lain-lain untuk dibina.

"Jadi mereka kita bina, kalau perlu, kita paksa mereka supaya tidak kembali lagi ke jalan," tegas Tono.

Di saat yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Didi Ruswandi mengatakan pihaknya akan memperbaiki kualitas pelayanan transportasi di Kota Bandung. Salah satunya adalah pengamen dan lainnya dilarang masuk ke dalam bus.

"Kalau di terminal kan sekarang sudah enggak ada (PMKS) karena kita larang. Itu akan kita terus sosialisasikan karena sebenarnya tanpa sadar mereka menurunkan tingkat layanan mereka (jika mengizinkan pengamen dan lain-lain masuk ke dalam bus)," ucap Didi.

"Dengan menurunkan kualitas pelayanan, itu sama dengan menyuruh penumpang pindah atau tidak jadi pelanggan lagi," cetusnya.

Sementara itu, dengan adanya stiker di dalam bus dan angkot, para sopir dan kernet bisa leluasa untuk mengusir PMKS yang akan masuk ke dalam angkutannya.

"Dengan adanya stiker itu, sopir dan kernet kalau menemukan ada PMKS masuk ke dalam, usir aja. Saya sudah bilang tadi ke para sopir. Kalau enggak (diusir), lapor ke kita, saya ambil nanti orangnya. Ini harus tegas," timpal Tono.

(Risna Nur Rahayu)

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita News lainnya