Jelang Referendum, Otoritas Spanyol Tangkapi Pejabat Tinggi Catalunya

BARCELONA - Polisi Spanyol menangkap beberapa pejabat tinggi Catalunya, termasuk Menteri Muda Ekonomi, Josep Maria Jove dalam penggerebekan menjelang berlangsungnya referendum kemerdekaan Catalunya. Penahanan yang dilakukan Garda Sipil Spanyol itu mendapat reaksi keras dari pemerintah Catalunya.

BACA JUGA: Tegas! Ngotot Referendum Kemerdekaan, Pemerintah Spanyol Ancam Bekukan Keuangan Catalunya

“Mereka menyerang institusi negeri ini dan menyerang warganya. Kami tidak akan membiarkannya,” kecam Wakil Presiden Pemerintah Catalunya, Oriol Junqueras melalui Twitter sebagaimana dikutip RT, Rabu (20/9/2017).

Menteri Perburuhan, Hubungan Sosial dan Keluarga Catalunya, Dolors Bassa menyebut Catalunya tengah mendapat kepungan dari Spanyol. Melalui Twitter, Bassa mengonfirmasi bahwa kantornya telah dimasuki dan digeledah oleh Garda Sipil Spanyol.

Sementara itu, demonstrasi berlangsung di depan kantor Departemen Ekonomi Catalunya di mana orang-orang berteriak “kami ingin memberikan suara” dan “demokrasi.”

Selain Jove, di antara 12 orang yang ditahan oleh Garda Sipil Spanyol dalam penggerebekan Rabu pagi, 20 September terdapat juga sejumlah pejabat lain seperti Josue Salient Rivas dari Pusat Telekomunikasi dan Teknologi Informasi, Xavier Puig dari Kantor Hubungan Sosial serta Josep Maria Tenesa dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan Catalunya.

Pada awal September, Parlemen Catalonia mengeluarkan sebuah undang-undang yang membuka jalan bagi referendum kemerdekaan yang rencananya akan diadakan pada 1 Oktober. Namun, Pemerintah Spanyol menganggap referendum ilegal, dan telah menangguhkan pemungutan suara tersebut sambil menunggu keputusan resmi oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol. Jaksa Penuntut Spanyol juga telah memerintahkan penyelidikan kriminal terhadap 712 wali kota di Catalunya yang dianggap bekerjasama dalam proses referendum.

BACA JUGA: Pemerintah Spanyol Minta MK Gagalkan Upaya Referendum Kemerdekaan Catalunya

Sebelumnya, Catalunya juga pernah menggelar referendum pada 2014 dengan 80 persen suara menginginkan kemerdekaan. Namun, hasil referendum tersebut dianggap tidak konstitusional oleh Madrid.

(Rahman Asmardika)