JAKARTA – Belakangan beredar isu adanya impor 5.000 senjata ilegal yang dilakukan pihak di luar militer dan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini pun awalnya terungkap dari pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melalui linimasa media sosial.
Menanggapi isu tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Pengusutan isu impor senjata ilegal harus dilakukan dengan kepala dingin agar terlepas dari intrik-intrik politik. Kemudian juga mesti diwaspadai adanya pihak-pihak yang ingin memperburuk suasana.
"Sebelum ada keterangan yang jelas dari Panglima TNI soal institusi mana yang pernah berencana mengimpor senjata, baiknya kita semua tidak berasumsi. Masalah ini adalah masalah hukum, jadi kita hanya boleh memberikan penilaian berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum," ungkap Sufmi Dasco, Minggu (24/9/2017).
Lalu ia menegaskan, terkait spekulasi terakhir yang menyebutkan institusi di luar militer itu adalah Badan Intelijen Negara (BIN), sangat tidak mendasar. Sebab, semua orang tahu berdasarkan tugas dan wewenang di bidang intelijen, tidak ada kepentingan BIN untuk mengimpor senjata dengan jumlah begitu besar.
"Dengan fungsi intelijen, BIN mengumpulkan informasi berdasarkan fakta untuk mendeteksi dan melakukan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Jika mengacu pada tugas dan wewenang tersebut, sepertinya sudah jelas bahwa yang dimaksud Panglima TNI bukan BIN," tandasnya.
(Hantoro)