Waduh! Spanyol Segera Cabut Kekuatan Pemimpin Catalunya

BARCELONA – Pemerintah Spanyol diklaim siap mencabut kekuasaan Presiden Wilayah Catalunya, Carles Puigdemont. Klaim itu langsung disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Spanyol, Soraya Saenz de Santamaria.

Sebagaimana dikutip dari Reuters, Senin (23/10/2017) Santamaria mengatakan bahwa Puigdemont akan kehilangan semua kekuatannya dalam memimpin Catalunya bahkan tidak akan menerima gaji ketika Senat setuju menerapkan pasal 155.

BACA JUGA: Spanyol Akan Pecat Presiden Catalunya Sekaligus Ambil Alih Pemerintahan 

Keputusan Senat itu diputuskan akan keluar pada Jumat ini. Bila disetujui, maka Spanyol untuk sementara waktu menunjuk satu perwakilan untuk menggantikan Puigdemont dalam memimpin Catalunya untuk sementara waktu.

Sekadar informasi, pasal 155 di konstitusi Spanyol disebut sebagai opsi nuklir dalam menangani keinginan Catalunya memerdekakan diri. Dengan pasal tersebut, Spanyol dapat langsung mengambil kekuasaan otonomi Catalunya.

BACA JUGA: Respons Rencana Pemecatan, Presiden Catalunya: Serangan Terburuk Spanyol sejak Kediktatoran Franco! 

Pasal “pamungkas” ini dilaporkan belum pernah digunakan sepenuhnya oleh Pemerintah Spanyol. Sebab pemerintah pusat khawatir penggunaan pasal itu akan memicu krisis konstitusional dan protes massal di Catalunya.

“Jika sebuah komunitas yang mengatur dirinya sendiri tidak memenuhi kewajiban yang dikenakan padanya oleh undang-undang dasar atau undang-undang lainnya, atau bertindak dengan cara yang serius merugikan kepentingan umum Spanyol, pemerintah, setelah mengajukan pengaduan kepada presiden komunitas yang mengatur dirinya sendiri dan gagal untuk mendapatkan kepuasan karena itu, mungkin, setelah mendapat persetujuan dari mayoritas anggota Senat, mengambil tindakan yang diperlukan untuk memaksa komunitas itu memenuhi kewajibannya, atau untuk melindungi kepentingan umum yang disebut di atas,” bunyi pasal 155 tersebut.

BACA JUGA: PM Spanyol Beberkan Dua Tujuan untuk Catalunya, Apa Saja?

Tidak hanya itu, penjelasan pasal tersebut memberikan gambaran lebih gamblang. “Dengan maksud untuk menerapkan langkah-langkah yang diatur dalam paragraf di atas, pemerintah dapat mengeluarkan perintah kepada semua otoritasi di komunitas yang mengatur dirinya sendiri (itu-red),” tambah pasal “pamungkas” itu.

Maka dengan pasal tersebut, jika Senat memang menyetujuinya pada 27 Oktober 2017, Kementerian Spanyol akan mengemban tanggung jawab memutuskan nasib Catalunya pada 28 Oktober 2017.

(Emirald Julio)