Radikalisme Semakin Mewabah, Perppu Ormas Dinilai Harus Segera Diterapkan

JAKARTA - Ancaman ideologi bangsa saat ini banyak dinilai sangat nyata, hal tersebut juga diungkap langsung oleh Politikus Partai Golkar yang juga tokoh Nahdlatul Ulama, Nusron Wahid.

Dari beberapa kalangan yang rentan terpolarisasi terhadap pandangan radikalisme yang menginginkan digantinya Pancasila sebagai ideologi bangsa justru berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan kalangan terdidik atau profesional di kalangan BUMN.

Hal itu diungkapkan Nusron menanggapi hasil survei Alvara Research Centre yang dalam temuan surveinya menunjukkan radikalisme telah masuk kalangan kelas menengah dan terdidik yang sewaktu-waktu bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Nusron, solusi untuk membentengi itu memang menerima Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) untuk segera diterapkan.

“Perkara ada kekurangan dan revisi, nanti direvisi. Tapi instrumen untuk menertibkan kelompok anti-Pancasila harus ada dahulu,” ujar Nusron, Senin (23/10/2017). (Baca juga: Lewat Survei, Alvara Paparkan Sikap Keagamaan Kalangan Profesional)

Mantan Ketua Umum GP Ansor ini mengungkapkan, PNS dan pegawai BUMN itu aparatur negara. Profesional itu cerminan kelas menengah yang terdidik. Kalau yang aparatur negara dan kelas menengahnya, terkontaminasi ajaran anti-Pancasila maka tidak bisa dibayangkan bagaimana kondisi di bawah.