Mengulas Penutupan Alexis, Kebijakan Kontroversial di Awal Pemerintahan Anies-Sandi

Tudingan Politisasi dalam Penutupan Alexis

Dari sisi pengusaha, Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Aspija) mengkritisi keputusan pemprov yang menolak perpanjangan izin Alexis. Ketua Aspija, Erich Halauwet bahkan menyebut pemprov telah bertindak arogan.

"Kami sangat menyesalkan, sebagai asosiasi kami antinarkoba dan antiprostitusi, cuma caranya pemda arogan," kata Ketua Aspija Erick Halauwet.

Menurut Erick, pemprov tak dapat serta merta menghentikan izin usaha Alexis tanpa memberi peringatan terlebih dahulu jika memang terdapat pelanggaran dalam perizinan ataupun operasional Alexis.

Bagi Erick, keputusan pemprov sangat politis, terlebih jika mengingat salah satu alasan penghentian pemberian izin adalah didasari pada laporan masyarakat. Menurut Erick, pemprov seharusnya melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum memutuskan penghentian pemberian izin.

"Harusnya kan peringatan dulu, satu, dua, tiga. Terus terang, Alexis belum pernah diberikan surat peringatan. Jangan terus semaunya begitu," ujar dia.

Sementara itu, Moammar Emka, penulis buku Jakarta Undercover turut angkat bicara. Menurut Emka, ada konsekuensi besar yang harus ditanggung oleh pemprov pasca penutupan Alexis.

Bagi Emka, pemprov harus membuktikan tudingan adanya unsur politis dalam penutupan Alexis. Menurut Emka, jika pemprov sungguh-sungguh ingin menghapuskan prostitusi dari Jakarta, maka pemprov harus berlaku adil terhadap seluruh badan usaha sejenis yang dikatakan Emka berjumlah ratusan.

"Tempat-tempat yang berpraktik seperti Alexis itu ada ratusan, cuma dengan berbagai skala, tengah, kecil, dan besar," papar Emka.

Lebih lanjut, Emka menyatakan tak dapat berspekulasi terlalu jauh soal penutupan Alexis. Menurut Emka, surat keputusan yang diterbitkan pemprov bukanlah surat penutupan, melainkan surat yang menyatakan penolakan pemprov untuk memperpanjang izin Alexis. Yang terpenting bagi Emka, jangan ada muatan politis dibalik kebijakan yang nampak begitu populis ini.

"Kita akan lihat dulu apakah surat keputusan ini akan berlanjut pada penutupan atau tidak. Jangan kemudian ini hanya menjadi besar karena kepentingan politis karena dulu zaman kampanye ada janji menutup Alexis," kata Emka.

Terkait kebijakan ini, sejumlah partai politik turut angkat suara. Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Gembong Warsono misalnya yang mengapresiasi langkah Anies-Sandi.

"Jika ada tempat atau hotel yang dianggap seperti itu ya harus dicabut perizinannya," kata Gembong.

Selain Gembong dan PDIP di DPRD, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Fahri Hamzah juga menyatakan dukungannya terhadap Anies-Sandi. Namun, menurut Fahri, Pemprov DKI wajib mengedepankan aspek hukum dari setiap kebijakan yang diambil.