Myanmar: Komentar PBB Tentang Rohingya Bisa Perburuk Hubungan dengan Bangladesh

YANGON - Pemerintah Myanmar melontarkan protes tentang pendapat yang disampaikan oleh Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Rohingya. Pasalnya, pernyataan dari DK PBB tentang Rohingya itu dinilai akan "membahayakan secara serius" pembicaraan yang kini tengah digelar dengan Pemerintah Bangladesh.

Sebagaimana diketahui, dalam beberapa waktu terakhir, Myanmar dan Bangladesh gencar menggelar perundingan tentang rencana pemulangan Rohingya. Sementara itu, di tengah perundingan yang belum usai tersebut, DK PBB sempat melontarkan pernyataan yang isinya meminta dan mendesak Myanmar untuk memastikan tidak ada penggunaan kekuatan militer yang berlebihan.

BACA JUGA: Tangani Krisis Rohingya, Myanmar dan Bangladesh Sepakat Bekerjasama Terkait Pemulangan Pengungsi

BACA JUGA: Bahas Pemulangan Warga Rohingya dengan Myanmar, Pejabat Bangladesh: Krisis Ini Tak Selesai dengan 1 Pertemuan

"Myanmar harus memastikan bahwa tidak ada penggunaan kekuatan militer secara berlebihan. Ada keprihatinan serius atas laporan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Rakhine State," ujar pimpinan DK PBB dalam pernyataannya terkait Rohingya sebagaimana disitat dari Reuters, Rabu (8/11/2017).

Pemimpin de facto Myanmar, Aung Sang Suu Kyi sebelumnya juga telah menegaskan jika masalah terkait Rohingya dengan Bangladesh hanya bisa diselesaikan secara bilateral. Pihak Myanmar menuding, DK PBB telah mengabaikan pernyataan Suu Kyi tersebut.

"Pernyataan Presiden (DK PBB) berpotensi melukai negosiasi bilateral antara kedua negara yang telah berjalan dengan lancar dan secepatnya," tulis pernyataan resmi Pemerintah Myanmar.