Myanmar: Komentar PBB Tentang Rohingya Bisa Perburuk Hubungan dengan Bangladesh

YANGON - Pemerintah Myanmar melontarkan protes tentang pendapat yang disampaikan oleh Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Rohingya. Pasalnya, pernyataan dari DK PBB tentang Rohingya itu dinilai akan "membahayakan secara serius" pembicaraan yang kini tengah digelar dengan Pemerintah Bangladesh.

Sebagaimana diketahui, dalam beberapa waktu terakhir, Myanmar dan Bangladesh gencar menggelar perundingan tentang rencana pemulangan Rohingya. Sementara itu, di tengah perundingan yang belum usai tersebut, DK PBB sempat melontarkan pernyataan yang isinya meminta dan mendesak Myanmar untuk memastikan tidak ada penggunaan kekuatan militer yang berlebihan.

BACA JUGA: Tangani Krisis Rohingya, Myanmar dan Bangladesh Sepakat Bekerjasama Terkait Pemulangan Pengungsi

BACA JUGA: Bahas Pemulangan Warga Rohingya dengan Myanmar, Pejabat Bangladesh: Krisis Ini Tak Selesai dengan 1 Pertemuan

"Myanmar harus memastikan bahwa tidak ada penggunaan kekuatan militer secara berlebihan. Ada keprihatinan serius atas laporan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Rakhine State," ujar pimpinan DK PBB dalam pernyataannya terkait Rohingya sebagaimana disitat dari Reuters, Rabu (8/11/2017).

Pemimpin de facto Myanmar, Aung Sang Suu Kyi sebelumnya juga telah menegaskan jika masalah terkait Rohingya dengan Bangladesh hanya bisa diselesaikan secara bilateral. Pihak Myanmar menuding, DK PBB telah mengabaikan pernyataan Suu Kyi tersebut.

"Pernyataan Presiden (DK PBB) berpotensi melukai negosiasi bilateral antara kedua negara yang telah berjalan dengan lancar dan secepatnya," tulis pernyataan resmi Pemerintah Myanmar.

Perundingan Myanmar-Bangladesh sendiri hingga kini masih terus berlanjut. Menteri Luar Negeri Bangladesh, Abul Hassan Mahmood Ali telah diundang Pemerintah Myanmar untuk kembali melakukan perundingan pada 16-17 November.

BACA JUGA: Duh! Kunjungan Tillerson ke Myanmar Jadi Sinyal Kuat Bahwa AS Kian Serius Jatuhkan Sanksi Terkait Rohingya

BACA JUGA: Mantap! Kejam terhadap Rohingya, AS Pertimbangkan Jatuhkan Sanksi ke Myanmar

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson juga dijadwalkan akan mengunjungi Myanmar sehari sebelumnya atau pada 15 November. Kedatangan Tillerson ini dinilai menjadi sinyal keseriusan Negeri Paman Sam untuk memberi sanksi ke Myanmar jika tak kunjung menyelesaikan krisis Rohingya.

Terhadap China yang menjadi Presiden DK PBB, Myanmar mengatakan, pihaknya tetap menghargai pendirian yang diambil oleh beberapa anggota terlepas dari protes yang mereka lontarkan. PBB sendiri terus konsisten mengecam kekerasan kepada Rohingya yang disebut sebagai upaya pembersihan etnis.

(Rufki Ade Vinanda)