Pemerintah Tegaskan Gejolak Urbanisasi Harus Diimbangi Kebijakan yang Tepat

YOGYAKARTA - Urbanisasi menjadi masalah bagi banyak kota di seluruh dunia. Karenanya, setiap negara harus mengelola human mobility dengan baik, mampu memenuhi hak-hak migran serta mencegah potensi masalah dan konflik di masa depan.

Demikian disampaikan Menko PMK Puan Maharani saat membuka “14th International Inter Ministerial Conference On Population And Development 2017” di Hotel Hyatt Yogyakarta.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, urbanisasi merupakan konsekuensi dari kemajuan pembangunan. Dalam 5 tahun terakhir, untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban modern, sebutnya, lebih banyak penduduk perkotaan dibanding pedesaan. Saat ini, jelasnya, diperkirakan sekitar 54% penduduk dunia tinggal di perkotaan.

“Perkembangan urbanisasi yang begitu cepat harus dapat disertai intervensi kebijakan yang tepat, sehingga terjaga dengan baik derajat kualitas hidup penduduk perkotaan,” ujarnya.

Diungkapkannya, diantara 7,5 milyar penduduk dunia saat ini, terdapat lebih dari 1 milyar migran. Setiap pergerakan manusia, lanjutnya, tidak hanya membawa dirinya saja, melainkan juga seluruh hal yang melekat dalam dirinya seperti budaya, perilaku, ideologi, penyakit, dan berbagai hal lainnya.

“Oleh karena itu, kita harus dapat mengelola human mobility dengan baik, mampu memenuhi hak-hak migran serta mencegah potensi masalah dan konflik di masa depan,” tegasnya.

Menko PMK juga mengingatkan, pilihan dalam pembangunan dapat memberikan implikasi pada lingkungan hidup, kesehatan, pendapatan masyarakat, kehidupan sosial-budaya, serta konflik. Atas dasar itu, ia berpesan, dalam merencanakan Pembangunan Nasional, Paradigma Pembangunan berwawasan kependudukan, perlu menjadi perhatian.