Soal Khofifah, Istana: Di UU Pilkada Tak Diatur Menteri Nyagub Harus Mundur

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa resmi memutuskan untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018. Khofifah pun sudah berkirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, isi suratnya masih misteri. Termasuk status Khofifah sebagai menteri harus mundur atau izin cuti selama kampanye.

Menurut Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi Sapto Prabowo, di dalam UU Pilkada tidak disebutkan bahwa menteri harus mundur dari jabatannya ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Bahkan, di dalam Peraturan Kementerian Sekretariat Negara juga tidak diatur.

"Di UU Pilkada sepertinya tidak diatur. Dia hanya mengatur UU Pilkada itu anggota DPR, DPD, DPRD, kalau enggak salah ya," ujar Johan di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/12/2017).

 (Baca Juga: Khofifah: Insya Allah Saya dan Emil Dardak Maju Pilgub Jatim)