JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan sikap pemerintah Indonesia yang menentang pengakuan Amerika Serikat (AS) atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengapresiasi pernyataan sikap tersebut sebagai respons yang positif terhadap keputusan Presiden AS Donald Trump.
Dahnil berpandangan, Jokowi perlu melakukan upaya diplomasi langsung kepada Donald Trump agar membatalkan keputusan tersebut.
"Pak Jokowi sudah bersikap terang dan tegas. Tapi sepertinya perlu juga dilakukan gimmick aksi-aksi yang agak demonstratif, maksud saya misalnya menelefon Donald Trump," kata Dahnil kepada Okezone, Sabtu (9/12/2017).
Cara lain, Jokowi bisa saja mengkritik kebijakan tersebut melalui cuitan di media sosial Twitter dan me-mention Donald Trump. Hal itu diyakini akan menyedot perhatian dunia dan pesan dari kritik bisa langsung diterima Donald Trump.
(Baca juga: Aksi Pemberontakan Terkait Status Yerusalem, Tentara Israel Tewaskan Seorang Demonstran)
"Ini kan zaman milenial, Pak Jokowi kan ngetwit tuh, Twit-nya di-mention saja ke Trump. Nah itu akan di-capture oleh media di dunia dan pesannya akan sampai ke Trump langsung karena Pak Jokowi dengan terang me-mention Donald. Cara diplomasi dan cara melakukan kritik dengan cara milenial bisa dilakukan, terkait sikap," jelas dia.
Terlebih, upaya ini menurut Dahnil juga bisa menenangkan masyarakat Indonesia yang sensitif dengan isu konflik Palestina dan Israel. "Cara ini untuk menenangkan masyarakat di bawah," ujar Dahnil.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengecam pernyataan sepihak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memberikan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Pemerintah Indonesia meminta Negeri Paman Sam mempertimbangkan keputusan tersebut.
(Baca juga: Yerusalem Diakui Ibu Kota Israel, Hamas Serukan Pemberontakan 8 Desember)
"Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis 7 Desember 2017.
Kepala Negara mengatakan, pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, di mana AS merupakan anggota tetapnya. "Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia," tegas Jokowi.